Ambon (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalin sinergi untuk memperkuat pengawasan keuangan dalam rangka memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran guna mencegah potensi penyimpangan.
“Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi merupakan kunci utama dalam membangun kerja sama yang baik antar-instansi, khususnya dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan,” kata Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan, di Ambon, Rabu.
Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan audiensi Kepala BPKP Provinsi Maluku Rasono. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Kapolda, kedua pihak menegaskan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam membangun pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Kapolda menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara Polri dan lembaga pengawas keuangan seperti BPKP sangat krusial dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dan memperkuat sistem pengawasan di berbagai sektor pemerintahan.
“Polri siap bersinergi dengan BPKP dalam pengawasan keuangan untuk memastikan setiap penggunaan dana sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Maluku Rasono menyampaikan apresiasi kepada Kapolda dan jajaran atas kesempatan untuk mempererat sinergi kelembagaan. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara BPKP dan Polda Maluku sangat penting dalam memastikan transparansi keuangan negara.
"Kami hadir untuk memperkuat silaturahmi dan kerja sama, khususnya dalam pengawasan keuangan dan pembangunan di Maluku. Diharapkan sinergi ini terus berlanjut demi transparansi dan akuntabilitas anggaran,” ujarnya.
BPKP memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk investigasi dan pemantauan instansi pemerintahan.
Oleh karena itu, Rasono menekankan pentingnya kerja sama dengan Polri untuk mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Audiensi ini turut dihadiri oleh pejabat utama dari kedua lembaga, termasuk Wakapolda Maluku, Irwasda Maluku, dan Dir Reskrimsus Polda Maluku dari pihak kepolisian, serta sejumlah Koordinator Pengawasan JFA dan pejabat BPKP Provinsi Maluku.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara Polda Maluku dan BPKP semakin kuat, sehingga pengelolaan keuangan negara di Maluku dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan bebas dari penyimpangan.
