Pangdam Pattimura: TNI didik prajurit pembina desa terluar di Maluku

Ambon (ANTARA) - Panglima Kodam (Pangdam)  XVI/Pattimura Mayjen TNI Agus Rohman mengatakan saat ini sedang mendidik 245 calon prajurit pembina desa yang nantinya akan ditempatkan pada berbagai wilayah terluar di Provinsi Maluku.

"Ada 245 calon prajurit TNI-AD yang sedang dididik menjadi prajurit pembina desa dan mereka awalnya memang direktrut dari wilayah pulau-pulau terluar," katanya, di Ambon, Rabu.

Penjelasan Pangdam disampaikan saat bersama Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar melakukan kunjungan silaturahim dengan pimpinan DPRD Maluku dan pimpinan fraksi.

Menurut dia, mereka akan mengikuti pendidikan tamtama dan dilanjutkan dengan pendidikan kedaerahan, selanjutnya ditempatkan pada daerah asal.

"Misalnya kalau kampungnya dekat Timor Leste,  maka dia akan kembali ditempatkan di sana menggantikan Babinsa yang sudah lama bertugas di situ," kata Pangdam dalam pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury dan dihadiri tiga wakil ketua serta seluruh pimpinan fraksi dan komisi.

Penempatan prajurit pembina desa ini akan menjadi kecil kemungkinannya bila mereka meminta pindah tugas ke daerah lain atau pulang kampung, karena daerah aslinya memang di situ.

Seleksi penerimaan prajurit ini juga disesuaikan dengan kebutuhan Kodam atau wilayah.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dalam pertemuan itu memperkenalkan sejumlah anggota DPRDsetempat  serta menjelaskan fungsi dan struktur serta keanggotaan dalam lingkup dewan.

Dia juga menyinggung tentang penerimaan prajurit TNI dan Polri yang jumlah penerimaan relatif sedikit dibanding daerah lain.

Sementara itu Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharudin Djafar berharap sinergitas yang selama ini terjallin dapat terus terjaga dengan baik.

"Alhamdulillah kami turun di beberapa daerah dalam kunjungan kerja dan hikmah dari situasi pandemi COVID-19 ini, Pemkab terus menjalin  sinegritas dengan Pemprov Maluku maupun TNI-Polri, dan sangat terlihat dalam penanganan dan mengatasi daerahnya masing-masing," katanya..

Untuk rencana Pilkada serentak dijadwalkan pada 9 Desember 2020 di empat kabupaten, maka dalam kegiatan pesta demokrasi yang dibutuhkan adalah netralitas dari pihak TNI-Polri.

Bila personil di lapangan sudah mulai 'Bermain Mata', maka Pilkada tidak akan berjalan dengan baik.

"Di pembicaraan ini, saya mau menekankan untuk anak buah, bahwa kalau ada yang 'main mata' dalam penyelenggaraan kegiatan demokrasi nanti, maka tidak segan-segan memprosesnya. Kalau dia Kapolres saya akan copot dari jabatannya," tandas Kapolda.