KKP-BKPM bidik investasi sektor kelautan dan perikanan di Maluku, dorong investasi

Sejumlah pedagang menunjukan ikan segar yang baru tiba di Pasar Ikan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Minggu (29/8/2021) malam. Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah dengan sektor perikanan tangkap terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah menginisiasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dengan rencana pembangunan berbagai infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan terpadu, kawasan industri perikanan, dan perpanjangan landas pacu bandara internasional yang mampu membawa produk perikanan ke pasar internasional. ANTARA FOTO/FB Anggoro/foc.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membidik investasi berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan Provinsi Maluku.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengemukakan, percepatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan seperti di provinsi Maluku memerlukan peningkatan investasi dan keberlanjutan usahanya.

"Keberlanjutan usaha diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi perikanan menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan investasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri," kata Artati.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya selalu aktif dalam berbagai forum investasi untuk mempromosikan peluang investasi, sekaligus menarik minat calon investor yang ingin berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan.

Artati juga menyampaikan kinerja realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan periode Januari-Juni 2021 telah mencapai Rp2,97 triliun atau 54,04 persen dibandingkan dengan target 2021 sebesar Rp5,49 triliun.

"Investasi di sektor kelautan dan perikanan masih didominasi investasi dari PMDN sebesar Rp1,16 triliun, sedangkan PMA sebesar Rp0,42 triliun dan kredit investasi sebesar Rp1,39 triliun," paparnya.

Mengenai investasi di sektor kelautan dan perikanan, lanjut Artati, ada tiga bidang usaha prioritas yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal atau investasi, yaitu usaha penangkapan, budidaya, dan pengolahan ikan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin, menyatakan, peluang investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional diantaranya penambahan armada penangkapan dan kapal ekspor.

"Selain itu kita juga sudah menyiapkan lahan untuk budidaya udang, rumput laut dan lainnya di Pulau Seram,” ujar Suryadi.

Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto, sangat mendukung peluang investasi yang ditawarkan Provinsi Maluku, terlebih komoditas udang dan rumput laut menjadi fokus dalam modelling pengembangan budidaya terintegrasi.

Saat ini, ujar dia, udang tengah didorong produksi dan kualitasnya lantaran serapan pasar dunia sangat besar.

Catur menekankan bahwa usaha kelautan dan perikanan merupakan salah satu bidang usaha penanaman modal yang diharapkan berkontribusi positif pada peningkatan ekonomi nasional.

"Oleh karenanya Pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, melakukan penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha dan investasi," ujar Catur.