Ambon (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Rakib Sahubawa meminta seluruh Raja selaku pemimpin negeri di Kecamatan Leihitu untuk proaktif memantau kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) mencegah terjadinya bentrokan antar warga
"Seluruh raja harus berkoordinasi dengan bhabinkamtibmas dan babinsa di tiap negeri. Ini untuk memastikan kondisi keamanan tetap terjaga aman dan damai," kata Sahubawa di Ambon, Senin.
Menurutnya, raja harus melakukan yang terbaik untuk setiap masyarakatnya. Selain memberikan pelayanan di desa, raja juga harus menjamin setiap keamanan di desa yang dipimpin.
"Setiap saat harus memantau kondisi Kamtibmas. Kalau ada terjadi masalah, segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya," ujarnya.
Ia mengatakan, kunci kesejahteraan masyarakat ada di transportasi darat. Jika terjadi masalah yang mengakibatkan jalur transportasi menjadi terhambat, maka ini akan berdampak pada ekonomi warga.
Tidak hanya raja, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Malteng itu juga meminta camat untuk melakukan hal yang sama.
Artinya, camat perlu melakukan komunikasi dengan Kapolsek dan Danramil Leihitu untuk memastikan setiap negeri dalam kondisi yang baik.
"Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Kalau kita berada dalam kehidupan yang aman, damai dan tanpa masalah, maka pertumbuhan ekonomi kita juga akan semakin membaik," jelas Rakib.
Rakib menambahkan, kerja-kerja camat dan raja nanti juga akan didampingi oleh pemerintah Malteng. Pemerintah akan bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD dan pimpinan instansi TNI/Polri untuk menjaga daerah ini tetap aman dan damai.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) berkomitmen menyelesaikan konflik antarwarga yang terjadi antara Desa Hitu dan Desa Wakal di kabupaten tersebut dengan mengumpulkan para raja negeri/desa untuk berembuk bersama.
“ Permasalahan atau konflik seperti ini harus diselesaikan sesegera mungkin dengan berembuk para raja dari negeri yang berkonflik. Sehingga jika memang ada potensi konflik para raja bisa langsung berkoordinasi dengan TNI/Polri setempat,” ujar Rakib.
Menurut Sahubawa, konflik antarwarga sendiri ditimbulkan oleh adanya komunikasi yang terputus atau kesalahpahaman antarwarga di kedua desa tersebut.
“Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait serta TNI/Polri sedang mencari terobosan agar hal-hal seperti ini tidak terulang, untuk itu dalam dua bulan ke depan pihaknya intensif melakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi guna penyelesaian konflik,” kata dia.
