Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI serta seluruh pihak keamanan harus bersinergi dalam menjaga wilayah maritim di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Integrasi dan koordinasi antara Bakamla dan TNI AL harus kuat, artinya jangan sampai tumpang tindih," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut Khairul, tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL kerap terjadi lantaran dua pihak tersebut memiliki tugas yang sama, yakni menjaga kawasan maritim Indonesia.
Fenomena tumpang tindih kewenangan itu, lanjut Khairul, membuat koordinasi antara keduanya dalam melakukan penjagaan tidak dibangun secara maksimal.
"Yang terjadi sampai saat ini 'kan masih ada tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL. Nah ini termasuk yang harus diselesaikan supaya tidak ada masalah dalam konteks pengamanan IKN," kata dia.
Baca juga: Bakamla RI bahas pertahanan maritim dengan militer India
Oleh karena itu, Khairul mengatakan bahwa seluruh lembaga yang bertugas melakukan penjagaan laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas.
Dengan demikian, kerja sama antarlembaga bisa terjalin dan penjagaan wilayah maritim Indonesia pun bisa berjalan dengan maksimal, terlebih dalam menjaga kawasan maritim di IKN.
Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.
Selain meningkatkan koordinasi dengan Bakamla, dia mengemukakan bahwa TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan.
"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.
Baca juga: Bakamla dan AS resmikan pusat pelatihan maritim di Batam
Sebelumnya, IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.
"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).
Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.
Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.
"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," kata Ali.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat sebut TNI dan Bakamla harus bersinergi jaga kawasan laut IKN
