Ambon (Antara Maluku) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku belum merealisasikan pembangunan listrik tenaga surya di desa Lelang, Kabupaten Maluku Barat Daya(MBD) tahun anggaran 2012/2013.
"Saya sempat diinformasikan bahwa sebanyak 100 unit lisrik tenaga surya akan dipasang di desa Lelang, namun hingga saat ini belum ada pengerjaan apa pun," kata salah seorang tokoh masyarakat MBD, John Jultuwu, ketika dikonfirmasi dari Ambon, Kamis.
Dia tidak tahu alasan sehingga Dinas ESDM Maluku belum memasok peralatan untuk memasang listrik tenaga surya di Kabupaten yang secara geografis berbatasan dengan Timor Leste.
"Pastinya listrik tersebut dibutuhkan warga desa Lelang, termasuk lainnya di Kabupaten MBD karena masih terbatasnya pelayanan PT(Persero) PLN Wilayah Maluku," kata John.
Karena itu, dia mengharapkan Dinas ESDM Maluku agar merealisasikan pembangunan listrik tersebut karena belum adanya peralatan akan dilaporkan ke DPRD Maluku untuk ditindaklanjuti.
"Kami akan laporkan ke DPRD Maluku agar meminta pertanggung jawaban Dinas ESDM karena kurang serius dalam merealisasikan programn strategis untuk masyarakat di wilayah perbatasan," tegas John.
Listrik tenaga surya itu strategis untuk mendukung program pemerintah dalam mendorong usaha ekonomi keluarga, aktivitas belajar maupun penerangan rumah di malam hari.
"Ketersediaan energi listrik ini juga merupakan salah satu masalah untuk mendorong mengeksplorasi maupun ekspoitasi potensi sumber daya alam di MBD, terutama migas, bahan tambang, perikanan dan pertanian," ujar John.
Sedangkan, Kabid Energi Dinas SDM Maluku, Mochtar Bachri yang juga PPK proyek listrik tenaga surya di MBD, mengakui peralatannya baru tiba di Ambon, kemarin (Rabu) petang.
"Peralatannya diangkut dengan KM.Tanto dan dijadwalkan dipasok ke MBD awal November 2013 karena menunggu pelayaran KM.Cantika," katanya.
Dia menyatakan, keterlambatan tersebut telah diandendum dua kali karena keterbatasan baterei saat pengadaan.
"Proyek listrik itu 100 unit dan baterai susah didapat karena banyaknya permintaan dari daerah lainnya sehingga diadendum," ujar Mochtar.
