Empat lembaga - Pemprov Maluku resmikan sistem peringatan dini tsunami di Ambon

Ambon (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui empat kementerian/lembaga yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) bersama Pemerintah Provinsi Maluku meresmikan pengoperasian sistem peringatan dini tsunami Stasiun Pasang Surut di Desa Eri, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Rabu.

Peresmian sistem peringatan dini tsunami yang ditempatkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Eri tersebut dilakukan secara simbolis ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno.

Kepala BNPB Doni Monardo dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati juga menandatangani prasasti peresmian unit "shelter" dan sensor pemantauan gempa bumi (seismograph broadband) di Desa Tawiri, Kota Ambon serta di Kabupaten Kepulauan Aru.

Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan sistem peringatan dini seperti yang baru diresmikan di PPI Eri tersebut, sangat penting mengingat wilayah Indonesia memiliki potensi bencana alam yang sangat besar, terlebih negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa itu dilalui tiga lempeng aktif di dunia yakni Eurasia, Indo-Australia, Indo-Pasifik.

Sebagai putera "Bumi Rencong Aceh", Hasanuddin menegaskan, "musuh" terbesar Indonesia adalah bencana alam, seperti peristiwa tsunami 2004 lalu di tanah kelahirannya, di mana untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sistem peringatan dini dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan ketangguhan terhadap bencana.

"Saya orang Aceh, maka dari itu saya memahami betul bagaimana bahaya dari fenomena tersebut seperti yang terjadi 2004 silam. Bencana alam adalah musuh laten Indonesia yang sebenarnya, oleh karena itu penanggulangan bencana harus lebih baik," katanya.

Daa berharap peralatan yang dipasang dapat dijaga, dipelihara dan dirawat dengan baik oleh masyarakat, sehingga dapat beroperasi dalam jangka waktu panjang dan bermanfaat untuk memberikan peringatan dini jika sewaktu-waktu terjadi gempa dan tsunami.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan peran BMKG sebagai lembaga yang mendukung BNPB dari ujung terdepan yang dibuktikan dengan diresmikannya sistem peringatan dini tersebut dan beberapa sistem yang dimiliki BMKG di beberapa lokasi di Indonesia.

Melalui alat dan sistem tersebut, kata dia, maka informasi dini dapat ditangkap dan diproses BMKG untuk selanjutnya dapat dirilis ke BNPB dan sejumlah unsur tertentu yang memiliki kewenangan dalam mengabarkan dan menanggulangi bencana.

Dwikorita juga mengharapkan adanya kolaborasi masyarakat sebagai komponen yang rentan terhadap bencana agar dapat beradaptasi, sehingga dapat terhindar dari potensi bahaya bencana alam.

"BMKG mendukung BNPB di bagian hulu atau ujung terdepan untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan cara adaptasi masyarakatnya agar terhindar dari bencana alam," katanya.

Sedangkan Kepala BNPB Doni Monardo kembali mengingatkan bahwa bentuk kolaborasi yang dilakukan di Ambon dan Maluku pada umumnya, merupakan perintah Presiden Joko Widodo yang keempat tentang sistem peringatan dini terintegrasi.

Dia menegaskan, pemerintah hadir di tengah masyarakat karena Indonesia masuk dalam kawasan rawan bencana. Oleh karena itu upaya peningkatan kapasitas masyarakat adalah hal yang sangat penting.

Lebih dari itu, kata mantan Pangdam Pattimura itu bagaimanapun keselamatan masyarakat tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerahnya.

 "Keselamatan masyarakat tidak lepas dari peran pemerintahan daerah sebagai pemangku kebijakan," katanya.