Namlea (ANTARA) - Dinas Pertanian Maluku menggandeng kalangan perbankan dan asuransi menyosialisasikan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian serta asuransi tani di Pulau Buru, Provinsi Maluku, mengingat realisasinya masih tergolong kecil.
"Penyerapan KUR di Maluku hingga mendekati akhir tahun sangat kecil baru 16 persen atau Rp148 miliar dari target Rp900 miliar," kata Kadis Pertanian Maluku Ilham Tauda, saat memimpin sosialisasi di Desa Wanareja, Kecamatan Waiapo, Kabupaten Buru, Kamis.
Begitu juga Asuransi Usaha Tani Padi padi (AUTP) yang dipersiapkan pemerintah pusat seluas 2.500 hektar, hingga saat ini belum terealisasi sama sekali, padahal pemerintah menyiapkan subsidi 80 persen dari total premi asuransi, sehingga petani hanya membayar 36.000 per hektare per musim tanam.
Baca juga: Pemprov Maluku genjot penyaluran KUR sektor pertanian, dukung ketahanan pangan
Sosialisasi dihadiri Kepala Perwakilan BI provinsi Maluku Bakti Artanta, pimpinan Bank BRI Cabang Namlea Parjono, perwakilan Bank BNI Namlea Vindro Salamor, sedangkan Kepala Cabang PT. Jasindo Ambon Priyo Dewantoro menghadirinya secara virtual.
Khusus Pulau Buru yang ditetapkan Pemprov Maluku sebagai lumbung pangan tingkat penyerapan KUR merupakan tertinggi dari 10 kabupaten/kota lain yakni mencapai Rp39 miliar, disusul Maluku Tengah Rp38 miliar, sedangkan penyerapan paling rendah yakni Kota Tual yang baru mencapai Rp108 juta.
Tinggi penyerapan KUR di Buru dan Maluku Tengah menjadi alasan dua daerah itu dijadikan sebagai lokus pilot proyek percepatan penyerapan KUR dan asuransi tani di Provinsi Maluku.
Ilham juga turut menyosialisasi dua inovasi baru sektor pertanian di Maluku yang merupakan proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan XXV tahun 2022 yang diikutinya.
Baca juga: Airlangga sampaikan jumlah KUR 2023 naik jadi Rp460 triliun
Program Strategi Pelibatan Stakeholder Dalam Optimalisasi Pembiayaan Petani (PELITA Si TANI) serta Fasilitator Keuangan Mitra Tani (FKMT) yang baru diluncurkan, bertujuan mengoptimalkan peran kelompok kepentingan melalui kolaborasi untuk meningkatkan akses keuangan para petani di Maluku.
"FKMT akan memfasilitasi dan mendampingi petani atau kelompok tani yang akan mengakses modal usaha melalui KUR pertanian dan akses AUTP, sehingga diharapkan melalui inovasi ini akan meningkatkan penyerapan KUR pertanian dan asuransi tani di Maluku," katanya.
Kabupaten Buru sebagai daerah sentra pangan khusus beras mendapat dukungan pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional Food Estate seluas 5.000 hektare dan telah menerapkan empat kali penanaman dalam setahun dengan IP 400 seluas 2.000 hektare.
Selain itu juga akan dikembangkan kedelai seluas 500 hektare dan jagung 500 hektare, sehingga diharapkan dengan peningkatan akses keuangan petani melalui KUR dan asuransi tani akan meningkatkan skala usaha petani yang lebih besar.
Sedangkan Kepala Perwakilan BI Maluku Bakti Artanta menyatakan mendukung langkah peningkatan pembiayaan petani melalui dua program inovasi yang diluncurkan itu.
Dalam upaya meningkatkan perekonomian di Buru, di mana sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar maka BI akan mereplikasi program pertanian organik MA11 yang telah dikembangkan di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk dilakukan di Kecamatan Waiapo.
Sedangkan untuk mendukung program TPID, di mana Kabupaten Buru memberikan andil yang besar dalam mensuplai kebutuhan pangan dan hortikultura, terutama cabai sebagai komoditas penyumbang inflasi, maka diharapkan agar dapat dikembangkan dan akan diperkuat pada hilirisasi produk.
Baca juga: Bank Maluku-Malut jajaki penyaluran KUR bagi nelayan Tulehu
