Ambon (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan Provinsi Maluku masuk kategori sedang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Maluku termasuk kategori sedang berdasarkan pemetaan yang diluncurkan oleh Bawaslu pada Desember 2022,” kata Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty, di Ambon, Senin.
Menurutnya, setelah dilakukan revisi terhadap IKP jelang Pilkada 2024 Maluku sendiri posisinya masih berada pada rawan sedang dan Provinsi Maluku Utara i masuk kategori rawan tinggi
Soal apakah akan ada indeks kerawanan terbaru untuk Pilkada 2024, ia mengaku, tentu ada. Tugas pemetaannya ada pada Bawaslu Provinsi.
“Jadi ini harus menjadi fokus Bawaslu provinsi dalam berupaya melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Mereka yang akan bikin IKP kabupaten/kota," ujarnya.
Di IKP sendiri ada beberapa dimensi kerawanan yang dilihat, di antaranya dimensi partisipasi, dimensi kontestasi, dimensi penyelenggaraan pemilu misalnya dimensi soal keamanan.
"Ini salah satu yang menjadi konsentrasi Bawaslu. Karena Pilkada ini baru pertama secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia," katanya.
Kata dia, akan ada 514 kabupaten/kota yang secara serentak melaksanakan Pilkada. Maka seluruh otoritas keamanan akan fokus pada keamanan di daerah masing-masing.
"Nah ini menjadi pengawasan kita semua. Hal-hal negatif itu harus kita mitigasi sejak awal supaya tidak menyebar," terang Lolly.
Bawaslu sendiri punya kepentingan yang kuat untuk selalu berkolaborasi dengan pihak aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan.
"Kolaborasi ini penting untuk upaya pencegahan demi mewujudkan Pilkada yang bersih, aman dan lancar," ucapnya.
Ia berharap, mudah-mudahan pengalaman pada Pemilu 2024 membuat semua pihak lebih awas terhadap proses tahapan Pilkada.
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair juga mengimbau masyarakat ikut aktif dalam mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Menurutnya, intensitas politik menjelang Pilkada November 2024 diprediksi lebih tinggi dari pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) pada Februari 2024.
“Iya kami minta masyarakat juga turut aktif karena kalau merujuk ke pengalaman Pilkada sebelum, tensi politik pilkada lebih tinggi dibanding Pemilu memang,” kata Subair.
Ia mengatakan, saat ini secara khusus, Bawaslu masih memetakan tingkat kerawanan yang akan terjadi pada Pilkada 2024. Tetapi, lanjutnya, secara umum ini merupakan kelanjutan dari Pemilu.
“Nanti hanya ada penekanan pada beberapa aspek kerawanan yang mungkin secara spesifik berbeda dengan Pemilu.
Selain pelanggaran pemilu pada setiap tahapan, juga pada aspek potensi konflik horizontal di beberapa wilayah. Nanti Bawaslu tinggal koordinasi dengan pihak keamanan dan pemangku kepentingan lainnya,” ucap Subair.
