Ambon (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Modeling Budidaya Rumput Laut.
"Kerja sama ini merupakan langkah awal dalam upaya mengembangkan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan," kata Penjabat Bupati Malra Jasmono dalam keterangan diterima di Ambon, Selasa.
Penandatanganan PKS tersebut berlangsung di Media Center Gedung Mina Bahari lV Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurut Jasmono, berdasarkan temuan di lapangan, permasalahan yang dihadapi masyarakat Maluku Tenggara di antaranya adalah sumber daya manusia (SDM), sarana budidaya yang digunakan, ketersediaan bibit unggul, serta harga yang fluktuatif.
Ia mengatakan adanya dukungan ketersediaan bibit unggul dapat menjaga kestabilan harga jual rumput laut bagi masyarakat pelaku budidaya di Malra.
"Ini adalah upaya yang tidak ternilai dan kami berharap dapat memberikan dampak positif bagi banyak orang," ujarnya.
Apalagi proyek budidaya rumput laut ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total anggaran mencapai Rp14 miliar.
Ia menambahkan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pengembangan budidaya rumput laut ini akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon gencar memberikan pelatihan pengolahan produk rumput laut kepada masyarakat di Maluku.
Pasalnya budidaya perikanan dan bidang pengolahan hasil perikanan menjadi bagian yang melaksanakan bimbingan teknis budidaya rumput laut ini.
Berkaitan dengan hal itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku optimistis petani dan pelaku usaha rumput laut di provinsi itu mampu menjadi eksportir jika terus digencarkan pelatihan atau bimbingan teknis serupa.
"Komoditas rumput laut kian dikembangkan di sejumlah daerah seperti Maluku Tenggara, Tual, Seram Bagian Barat (SBB) Kabupaten Kepulauan Tenggara (KKT) dan Kepulauan Aru sebagai sentra rumput laut. Kendala yang dihadapi sejauh ini adalah petani dan pelaku usaha masih dalam penjajakan untuk ekspor, karena membutuhkan fasilitas penanganan misalnya kemasan. Pelatihan tersebu diharapkan bisa meningkatkan kemampuan mereka agar nilai jual rumput laut kita tinggi," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Yahya Kotta.
