Kejaksaan jelaskan konstruksi dugaan korupsi di Setda KKT yang rugikan negara Rp371,5 juta

Ambon (ANTARA) - Kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas di lingkungan Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada tahun anggaran 2020 merugikan keuangan negara Rp402,9 juta.

"Ada dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini oleh Kejaksaan Negeri KKT," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba di Ambon, Selasa.

Disebutkan pula bahwa ada uang yang dikembalikan terdakwa sebesar Rp139,481 juta sehingga tersisa Rp371.503.200,00 yang merupakan kerugian keuangan negara.

Tersangka tersebut berinisial EAO selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku kuasa pengguna anggaran.

Menurut Wahyudi, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B843/Q.1.13/Fd.2/06 /2022 tanggal 22 Juni 2022.

Tersangka lainnya berinisial DB selaku selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. DB ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-844/Q.1.13/Fd.2/06/2022.

Berdasarkan surat perintah penyidikan Kajari nomor: PRINT 01/Q.1.13/ Fd.2/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan surat perintah penyidikan kejari nomor: PRINT-02/Q.1.13/Fd.2/02/2022 tanggal 7 Februari 2022, jaksa penyidik telah mendapatkan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan para tersangka.

Baca juga: Pengembangan kasus gratifikasi Tagop tergantung fakta persidangan

Mereka disangka langgar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer.

Dakwaan subsider adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kerugian keuangan negara ini didasarkan alat bukti, keterangan saksi, surat, dan didukung oleh barang bukti serta laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Nomor: 700/LAK-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022.

Perbuatan tersangka telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp402.984.600,00 dan orang lain dalam hal ini sebanyak 108 pegawai dan tenaga honorer pada Bagian Umum Setda KKT sejumlah Rp108 juta.

Baca juga: Saksi akui Tagop arahkan menangkan peserta lelang proyek di Bursel