Ambon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, meminta pemerintah Kota Ambon, agar memperbaiki bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 75 Ambon di Negeri Passo Kecamatan Baguala yang rusak akibat Gempa bumi tahun 2019 lalu.
"Memang dana untuk rehab sekolahnya itu sudah ada, namun belum bisa dilakukan perbaikan karena rentan terhadap banjir, karena talud di bagian belakang sekolah sudah patah dan roboh, sehingga bisa berisiko," kata ketua Komisi II DPRD Ambon, Christianto Laturiuw, di Ambon, Jumat.
Ia menjelaskan bangunan sekolah itu terletak di sekitar bantaran sungai, sementara talud penahan air sungai di belakang bangunan sekolah rusak dihantam banjir Tahun 2020 dan 2021 silam. Hingga kini belum diperbaiki lantaran masih menuai risiko.
Ia menyampaikan, Untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak, pihak sekolah terpaksa harus menunggu hingga talud dibangun untuk menahan tekanan air sungai agar tidak berdampak bagi bangunan sekolah.
Laturiuw mengatakan, hal itu diketahui saat melakukan kunjungan reses beberapa hari lalu. Dia mengakui bahwa memang situasi yang ada sangat berisiko bagi bangunan sekolah.
Baca juga: DPRD SBB akan cek pembangunan SDN Kaiboboo yang mangkrak
Politisi Partai Gerindra itu menyebut, bantuan anggaran dari pemerintah hanya untuk rehabilitasi bangunan sekolah, namun untuk talud yang roboh akibat banjir itu tidak tersedia.
"Sebagai wakil rakyat, kami terus berupaya agar ada pekerjaan talud di lokasi itu Tahun ini," ujar Laturiuw
Ia berharap, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ambon dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan peninjauan langsung lokasi sekolah itu. Sebab, jika itu dibiarkan terus, tentu akan mengancam proses belajar mengajar di sekolah.
Kata Laturiuw, jangan membiarkan energi para guru untuk mengurus sarana prasarana seperti itu, karena itu merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah, agar mereka (guru) bisa konsentrasi untuk proses belajar mengajar.
"Itu keluhan yang paling utama yang disampaikan oleh pihak sekolah. Saya kira itu hal positif yang harus menjadi perhatian pemerintah agar bisa diperbaiki," pungkas Laturiuw.
Baca juga: Murid SDN Kaibobo Maluku terpaksa belajar di rumah guru, akibat rehab ruang kelas senilai Rp1,2 miliar terbengkalai
