PUPR : hanya 44,59 persen jalan di Maluku yang kondisinya mantap

Ambon (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku mengungkap, dari 1.080,3 kilometer panjang jalan provinsi di Maluku yang kondisinya mantap hanya 45,59 persen atau 506 KM dan masih ada 573 KM yang rusak.

"Jadi kalau dikalkulasikan kebutuhan anggaran menuju status mantap semua maka dibutuhkan Rp8 triliun, sementara 
alokasi dana di APBD maupun dana alokasi khusus untuk penanganan jalan hanya Rp113 miliar," kata Kadis PUPR Maluku Ismael Usemahu saat rapat kerja dengan DPRD Maluku, di Ambon, Selasa.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pimpinan dan komisi C DPRD Maluku dengan Kadis PU PR dan Plt Ketua Bappeda Maluku, BPJN Maluku serta Forum Pemuda dan Mahasiswa Batabual, Kabupaten Buru.

Sebelumnya forum itu melakukan aksi demo pekan lalu di gedung DPRD Maluku menuntut perbaikan ruas jalan di Pulau Buru khususnya menuju Batabual.

Ismael mengatakan, status ruas jalan minta diperbaiki itu pada tahun 2011 masih berstatus jalan kabupaten, kemudian tahun 2015 ruas jalan dari Mako menuju Kayeli dan Ilat ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi.

"Permasalahan kami dalam penanganan infrastruktur di Maluku baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah sumberdaya finansial," katanya.

Terkait percepatan penanganan ruas jalan Mako-Kayel-Ilat di Pulau Buru, ia menjelaskan,  sudah ada program peningkatan status jalan untuk tahun 2020.

Sementara Plt Ketua Bappeda Maluku, Jalaluddin Salampessy menjelaskan bahwa ruas jalan Namlea - Mako - Kayeli - Ilat menjadi urat nadi transportasi dan urat nadi masyarakat ketika terjadi cuaca buruk di laut.

"Bappeda Maluku sangat mendukung ruas jalan ini dari sisi perencanaan harus betul-betul berfungsi dan dalam kondisi baik, namun karena keterbatasan anggaran dilakukan secara bertahap, jadi tahun ini sementara diproses usulan dana senilai Rp1,4 miliar," ujarnya.

Ia juga menjelaskan pulau Buru telah ditetapkan sebagai lumbung pangan strategis untuk komoditi beras sehingga pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional sudah merencanakan membangun bendungan Waeapo.

Jalaludin sudah berdiskusi dengan pihak Bina Marga agar dalam rangka jalan itu status jalannya bisa ditingkat menjadi jalan nasional untuk mendukung pulau Buru sebagai lumbung pangan nasional.